Komisi VII Minta Pemerintah Atasi Pengeboran Minyak Ilegal

05-02-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud. Foto : Andri/mr

 

Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas'ud meminta Pemerintah segera mengatasi aktivitas permasalahan illegal drilling atau pengeboran minyak secara ilegal yang disinyalir kerap terjadi di Jambi. Menurutnya, persoalan pengeboran minyak secara ilegal mengakibatkan kerugian pada produktivitas Pertamina serta berdampak kepada kerusakan lingkungan.

 

“Jangan sampai illegal drilling ini mempunyai implikasi yang bisa menelan korban. Perlu segera ada rapat dengan Kementerian ESDM serta Komisi Pengawas SKK Migas, dan di dalamnya ada unsur-unsur kementerian lain, termasuk Kapolri yang bisa menyelesaikan illegal drilling,” kata Rudy saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pertamina EP Jambi, baru-baru ini.

 

Politisi Partai Golkar ini menegaskan harus ada tindakan tegas Pertamina EP Jambi untuk mengatasi masalah ini, agar ilegal drilling ini tidak meluas dan mengakibatkan korban jiwa. Untuk itu, harus adanya terobosan dalam menyelesaikan masalah ini, misalkan dengan kerja sama operasional antara koperasi Pertamina dengan koperasi masyarakat, di mana sistem bagi hasilnya pun sudah ditentukan, yaitu 70 persen untuk masyarakat.

 

Lebih lanjut legislator dapil Kalimantan Timur itu mengutarakan harapannya bahwa bila hal itu bisa dilakukan, maka dimungkinkan kondisinya akan menjadi lebih baik. Ia juga berharap setelah pertemuan ini dalam waktu dekat akan ada keputusan terkait dengan hal tersebut setelah ada pembicaraan dengan Komisi Pengawas SKK Migas. (man/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...